Bank Indonesia (BI) mengungkapkan telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp96,41 triliun sepanjang tahun berjalan hingga 20 Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi intervensi ganda bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat likuiditas perbankan.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pembelian SBN dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan strategi triple intervention, yang juga mencakup stabilisasi nilai tukar dan pasar uang. Menurutnya, likuiditas menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan.

“Pak Gubernur (Perry Warjiyo) sudah menyampaikan bagaimana Bank Indonesia sampai tahun ini sudah melakukan pembelian SBN di pasar sekunder, di pasar pembelian SBN lebih dari Rp90 triliun dan ini tentunya membantu kondisi likuiditas perbankan untuk tentunya bagaimana mereka mengelola likuiditas,” ujar Denny saat ditemui di Gedung Thamrin, Kantor BI, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Borong SBN Rp96,41 Triliun Sejak Awal Tahun, Bos BI: untuk Jaga Likuiditas dan Rupiah

Denny menjelaskan, langkah pembelian SBN diharapkan mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, BI telah memperhitungkan dampak kebijakan ini secara menyeluruh terhadap perekonomian, termasuk terhadap stabilitas sistem keuangan dan suku bunga pasar.

“Kemudian kita juga melihat bagaimana pasar uang juga, pergerakan suku bunga juga stabil. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perbankan mampu mengelola likuiditas dengan baik dan gejolak hampir tidak ada di pasar uang domestik,” kata Denny.

Baca Juga: OJK: SBN Diborong Perbankan, Tembus Rp1.112,88 T di Maret 2025

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pembelian SBN terdiri atas Rp64,99 triliun melalui pasar sekunder dan Rp31,42 triliun melalui pasar primer, termasuk pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) berbasis syariah.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-marketuntuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar secara daring, Rabu (21/5/2025).